Jumat, 28 Mei 2010 | 02:14 WIB

Sebuah gempa berskala 7,2 mengguncang Vanuatu di Pasifik Selatan, Jumat (28/5) dini hari. Gempa tersebut memicu peringatan tsunami yang kemudian dibatalkan.

Menurut Lembaga Surveri Geologi AS (USGS), gempa terjadi pada pukul di 04.14 waktu setempat atau 24.14 WIB di kedalaman 36 kilometer di sekitar 214 kilometer barat laut Luganville, atau 2.070 kilometer di timur laut kota Brisbane, Australia.

Amerika Serikat mengeluarkan peringatan tsunami untuk wilayah Pasifik Selatan termasuk Kepulauan Solomon, Vanuatu dan Kaledonia Baru setelah gempa tersebut. Peringatan seperti itu berarti garis pantai di dekat pusat gempa dapat terganggu gelombang pasang dalam beberapa menit. Tapi peringatan itu kemudian dibatalkan.

Sebuah gempa susulan berkekuatan 5,7 skala Richter terjadi sepuluh menit kemudian. Gempa susulan itu berpusat di kedalaman 35 kilometer di bawah dasar laut, 190 kilometer barat laut Luganville, kota terbesar kedua di Vanuatu.

"Pembacaan tingkat permukaan laut tidak menunjukkan sinyal tsunami," kata Pusat Peringatan Tsunami Pasifik sebagaimana dilansir AFP. "Jika tsunami terjadi, itu tidak menimbulkan ancaman bagi wilayah di luar wilayah episentrum. Peringatan tsunami sekarang dibatalkan untuk semua daerah yang tercakup oleh pusat gempa ini."

Pusat tsunami di Pasifik itu sebelumnya meminta pihak berwenang di seluruh wilayah itu untuk melakukan tindakan pencegahan, dengan mengatakan, "Sebuah gempa dengan kekuatan ini memiliki potensi untuk menghasilkan tsunami yang merusak yang bisa menyerang garis pantai di wilayah dekat pusat gempa dalam beberapa menit hingga beberapa jam."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah tetap akan menjamin terselenggaranya industri minyak kelapa sawit meskipun selama dua tahun terdapat larangan izin membuka lahan baru dari kawasan hutan dan hutan gambut.

Kebijakan kami untuk industri kelapa sawit tetap dan tidak akan berubah.
-- Presiden SBY

Pernyataan itu disampaikan Presiden Yudhoyono, selaku co-chairman menjawab pers, saat ditanya dalam acara konferensi pers bersama Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg selaku pimpinan sidang pembukaan Konferensi mengenai Perubahan Iklim dan Hutan (Oslo Climate and Forest Conference/OCFC) di Hamelkollen Park Hotel Rica, Oslo, Norwegia, Kamis (27/5/2010) siang waktu setempat, atau malam hari waktu Indonesia bagian barat.

"Kebijakan kami untuk industri kelapa sawit tetap dan tidak akan berubah," tandas Presiden.

Menurut Presiden, selama dua tahun ini, Pemerintah Indonesia tidak akan mengekspansi lahan-lahan hutan baru dan kawasan hutan gambut, terkecuali memanfaatkan lahan-lahan yang telantar selama ini. "Kami memiliki policy untuk menggunakan lahan telantar dan tidak melakukan ekspansi ke lahan hutan dan gambut," ujar Presiden.

Presiden Yudhoyono juga menambahkan, Indonesia berdasarkan kepakatan yang telah ditandatangani bersama Jens Stoltenberg dalam letter of intent (LOI) tentang kerja sama RI dan Norwegia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan, juga memiliki kesepakatan yang akan dilaksanakan.

Dalam kesempatan yang sama, Jens menyatakan, bantuan untuk program pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (Reduction of Emmisions from Deforestation and Degradation/REDD+) akan meningkat menjadi 4 miliar dollar AS, yang berasal dari Jerman sebanyak 350 juta euro dan negara lainnya, seperti Jepang, AS, dan Inggris.


GREENPEACE
Lahan gambut di wilayah Riau tetap mudah terbakar meski sudah beralih fungsi menjadi kebun kelapa sawit. Foto sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Riau, pekan lalu, oleh Greenpeace, yang disampaikan pada konferensi pers di Jakarta, Senin (15/6).

Menteri Kehutanan Zulkifli Hassan menyatakan, basis pelaksanaan program kegiatan pengurangan emisi dari penggundulan dan perusakan hutan (reduction of emmisions from deforestation and degradation/REDD+) akan dipusatkan di wilayah provinsi. Namun, untuk penetapan provinsi mana saja yang akan ditetapkan sebagai pusat kegiatan REDD+, wilayahnya akan ditetapkan bersama antara pemerintah RI dan Kerajaan Norwegia.

Provinsi mana saja yang akan dijadikan pusat kegiatan, akan ditetapkan bersama oleh pemerintah RI dan Norwegia.
-- Zulkifli Hasan

Hal itu diungkapkan Zulkifli Hassan menjawab pers, seusai makan siang di sela-sela Konferensi mengenai Perubahan Iklim dan Hutan (Oslo Climate and Forest Conference/OCFC) di Hamelkollen Park Hotel Rica, Oslo, Norwegia, Kamis (27/5/2010) siang waktu setempat atau malam hari waktu Indonesia Bagian Barat.

"Basis kegiatannya akan dipusatkan di provinsi. Namun, provinsi mana saja yang akan dijadikan pusat kegiatan, akan ditetapkan bersama oleh pemerintah RI dan Norwegia," tandas Zulkifli

Kondisi hutan Indonesia yang kian lama kian gundul tak luput dari perhatian vokalis, komposer, dan pencipta lagu Iwan Fals. Menurutnya, gundulnya hutan Indonesia tak lepas dari aksi pembalakan liar oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Sama-sama jahatnya antara pembeli dan pembalak pohon, ini masalah hidup matinya kita. Keuntungannya hanya sesaat," tandas Iwan dalam jumpa pers Djarum Trees For Life di Desa Wonosalam, Kecamatan Gajah, Demak, Jawa Tengah, Kamis (27/5/2010).

Lanjut Iwan, sudah semestinya aparat yang berwenang semakin tegas untuk menangani pembalakan liar. "Saya enggak mau ke situ, saya hanya mau menanam pohon saja. Untuk masalah itu sudah ada polisi kok," katanya.

Di luar upaya hukum yang bisa dilakukan, Iwan optimistis jika upaya penghijauan yang terus digalakkan masih belum terlambat. "Saya bahagia di desa Demak ini, saya optimistis begitu datang dari Semarang sampai sini sudah ditanami pohon sampai beberapa ratus. Yang membuat saya optimistis lagi teman-teman dari Djarum tidak cuma menanam, tapi dijagain sampai tiga tahun," ungkap Iwan.

Rasa optimistis Iwan tersebut bukan tanpa alasan. Indonesia yang memiliki iklim tropis memungkinkan pohon trembesi sebagai salah satu tanaman penyerap gas karbon dioksida mampu tumbuh dengan baik. "Aku yakin iklim kita tropis itu bagus buat tanam pohon, saya harap teman-teman OI (Orang Indonesia) di Demak bisa melakukan itu," imbau Iwan.

Karenanya, Iwan berharap agar 2.767 pohon trembesi yang sudah ditanam di sepanjang jalan Semarang-Kudus bisa dijaga dan dilestarikan. "Tanpa dukungan untuk menanam, pohon tidak tumbuh karena pohon itu peka sekali, butuh diperhatikan. Kalau terus menanam, menjaga, dan menyayangi, saya rasa itu tidak akan sulit," tutupnya. (FAN)

Perayaan Hari Museum Internasional (HMI) usai sudah. Lantas apa selanjutnya? Selanjutnya tentu pembenahan, perbaikan, peningkatan dalam banyak hal. Dalam diskusi yang digelar di Museum Bank Indonesia bertepatan dengan HMI, 18 Mei, Ishadi SK memberi contoh Museum Marmottan, Paris, yang pada 1986 dirampok.

Sembilan lukisan bernilai 12,5 juta US Dolar lenyap. Perlu lima tahun sebelum akhirnya lukisan tak ternilai karya Claude Monet dan Pierre-Auguste Renoir itu kembali ke Marmottan, meski hanya delapan lukisan yang kembali.

Dalam arsip The New York Times tahun 1990, Warta Kota menemukan berita penemuan lukisan tersebut. Lukisan-lukisan itu ditemukan di Corsica. Salah satu lukisan yang dicuri itu adalah maha karya Monet, “Impression, Sunrise”, lukisan dari tahun 1872.

Kondisi lukisan saat ditemukan, sudah rusak. Untungnya masih bisa diperbaiki. Arnaud d’Hauterives, kurator Museum Marmottan kala itu menyatakan, lukisan Monet rusak karena masalah lembap sementara lukisan Monet lain, “Field of Tulips in Holland “ tersayat benda tajam.

Perancis mendapat kecaman dan kririk keras dari dunia karena dinilai tak memperhatikan sistem keamanan. Pasalnya, pencurian koleksi maha karya seringkali terjadi di museum negeri Charles de Gaulle ini. Tapi ringkasnya, setelah penantian sepanjang lima tahun, Museum Marmottan kemudian malah menjadi naik daun, jadi buah bibir dan jumlah pengunjung pun meningkat.

Tentu dengan peningkatan dan tata letak yang dibikin khusus. Inti dari kisah tersebut tak lain bahwa dengan penanganan yang kreatif sebuah museum yang diterpa kritik kemudian menuai kekaguman.

Ishadi SK, Komisaris Trans Corp, juga memberi contoh lain yang intinya adalah apakah museum bisa menjadi tempat hiburan terintegrasi. Jadi museum tak hanya museum tapi juga menjadi tempat hiburan, life style, belanja suvenir, dan tentu saja sarana pendidikan.

Untuk sampai pada satu tempat terintegrasi tadi, tentu diperlukan strategi yang juga terintegrasi, “Tidak sektoral, harus dilakukan persiapan sumber daya manusia, berpikir out of the box, kreatif, dan inovatif,” imbuhnya, museum di Jakarta berkembang secara sendiri-sendiri. Baik museum milik pemerintah pusat, daerah, korporasi dan individu.

Menjadi kreatif, berpikir kreatif adalah satu hal yang terus dituntut agar bisa meraih loyalitas tiga stakeholders, yaitu customers, people, dan share holders, demikian Ishadi meminjam pernyataan Hermawan Kertajaya. Tak ketinggalan, tentu saja, urusan komunikasi massal.

Dunia maya menjadi kunci utama komunikasi di zaman “new media” ini. Sebut saja you tube, twitter, facebook, plurk, dll menjadi potensi untuk meraih khalayak global, demikian penjelasan Ishadi. Sebuah kampung besar bernama dunia kini makin terasa.

“Indonesia berpotensi besar melakkukan kampanye, promosi, dan ajakan lewat mass self communication (salah satunya lewat blogging – Red). Tapi akan lebih efektif jika menggunakan ketiga format komunikasi yaitu interpersonal, mass communication, dan mass self communication,” tandas Ishadi. Tapi bagaimanapun sebenarnya, inti dari semua itu adalah kreativitas.

Dalam kesempatan berbeda Intan Mardiana, Direktur Museum Nasional, mengatakan, museum di Indonesia jauh lebih kaya. “Tapi kenapa kita kalah dari Singapura, Malaysia. Singapura tidak punya apa. Itu karena kita kalah di bidang pemasaran, promosi, dan publikasi,” ucapnya.

Ia juga mengakui, pemahaman para pemangku kepentingan di Indonesia tentang pentingnya museum, sangat kurang. Demikian pula dengan mereka yang bertugas di museum. “Mereka asal meletakkan barang, mengumpulkan barang, tapi tidak tahu bagaimana memelihara, merestorasi benda, dan bagaimana pelayanan museum untuk pengunjung.

Semua ini harus diubah dalam liam tahun. Tentu tidak mudah. Tapi kita berusaha, setidaknya 80 museum milik pemerintah bisa berubah,” Intan menambahkan, urusan dana dan anggaran juga harus berubah, jangan lagi urusan museum diletakkan di urutan ke sekian karena ini sangat terkait dengan pendidikan.


Pradaningrum Mijarto');" width="70" border="0" height="52" hspace="2">Pradaningrum Mijarto');" width="70" border="0" height="52" hspace="2">
Pedagang kaki lima berjajar sepanjang trotoar di Jalan Kalibesar Timur.
Sore menjelang petang di Kalibesar Timur. Sebuah pemandangan yang sungguh sangat berbeda dibandingkan, setidaknya, awal tahun ini. Suasana dan pemandangan berbeda ini sudah terasa mulai di mulut Jalan Lapangan Stasiun (seberang Stasiun Kereta Api Jakarta Kota). Kemudian berlanjut ke Jalan Bank, di samping Museum Bank Indonesia, lantas ke arah Jalan Kalibesar Barat, Jalan Pintu Kecil di sisi kiri, atau tengoklah ke Jalan Kalibesar Timur.

Arah kendaraan yang melaju di kawasan ini sudah diubah. Jika pada awal tahun kendaraan boleh melaju di Jalan Kalibesar Timur, kemudian diputuskan kendaraan tak lagi boleh belok ke kanan menuju Jalan Kalibesar Timur. Pasalnya, jalanan itu dikhususkan bagi kendaraan parkir dan pejalan kaki.

Meski yang tampak pada sore menjelang petang itu, seperti juga pada petang hari-hari lainnya, bukan pejalan kaki atau pelancong yang memenuhi jalanan dan trotoar di sepanjang jalan tersebut. Yang ada hanyalah serombongan motor, gerobak pedagang kaki lima (PKL), dan muda-mudi yang siap "melahap" di keremangan malam di tepi De Groote Rivier alias Kali/Sungai Besar.

Kesan riuh nan kumuh langsung tertangkap mata. Semakin malam, semakin menjadi-jadi motor dan pasangan yang menumpuk di jalan ini. Di seberang sungai, Jalan Kalibesar Barat, memang terlihat lebih tenang. Tak ada pedagang di sana.

Meski ketenangan itu tak berarti tenang yang bikin nyaman. Motor beserta pasangan-pasangan bebas parkir di sana. Dari sekadar rayu-merayu mendayu, berlanjut menjadi "pancingan", dari sekadar berpegang tangan dan berbisik berlanjut menjadi rabaan dan ciuman, lantas selanjutnya mudah ditebak.

Kalibesar Barat atau Timur sama saja. Di Kalibesar Timur yang biasanya menggelar hiburan "kafe jalanan" kini memang relatif lebih "sepi" dari ingar-bingar musik sember yang meluncur dari pengeras suara, dari kursi dan meja-meja layaknya sebuah kafe. Keberadaan mereka sudah dilarang, begitu kata pedagang di tepi sungai.

Sepi dari manusia-manusia malam yang perlu hiburan dan dihibur, hiburan murah meriah, tentunya, tak lantas menjadikan kawasan itu mati. Sebagai gantinya, jalanan itu bagaikan taman luas bebas bagi siapa pun yang perlu "penghiburan". Meski tentu saja, ada segelintir manusia yang membuang waktu di sana sekadar menikmati Kota Tua pada waktu malam.

Ini baru sebagian kecil dari pemandangan di kawasan yang katanya sedang direvitalisasi itu. Masuk ke inti Kota Tua, di seputaran Taman Fatahillah, Jalan Pintu Besar Utara, Jalan Pos Kota, kondisi tak kalah kumuh. Sebuah panorama yang sungguh tak layak jual.

Pedagang kaki lima berserakan, bertumbukan dengan tenda-tenda berwarnah merah bertuliskan sebuah produk minuman khas negeri Obama (yang sungguh sangat tak layak berkibar di Kota Tua), motor, mobil, manusia yang tak peduli di tempat apa mereka berada, belum lagi onggokan sampah di beberapa titik.

Di halaman Museum Seni Rupa dan Keramik pun tak kalah heboh, entah siapa yang punya ide membuat tenda-tenda suvenir di lahan hijau museum itu. Semua pemilik tenda seperti merasa berhak tetap tegak di sana meski harusnya tenda di sana haruslah tenda yang mudah dipasang dan dilepas.

Semua itu beradu lagi dengan vandalisme yang tak lelah dilakukan oleh pengunjung yang tak bertanggung jawab, berpadu pula dengan lantai bernilai miliaran rupiah yang sudah somplak, rompal, cuil, gempil dengan kotak lampu taman yang sudah berubah jadi sampah mungil. Singkat kata, hancur-hancuran dan makin hari semakin hancur.

Semua orang berkepentingan di sana, semua orang ingin menangguk untung di sana, semua orang–sadar atau tidak–menyiksa kawasan itu.

Tak ada yang salah dengan kegiatan itu. Karena tak ada aturan yang melarang. Yang jadi masalah adalah, apakah revitalsasi Kota Tua memang merancang kegiatan tersebut di dalam programnya? Sekali lagi, pertanyaan dalam benak banyak orang, saya lemparkan di sini.

"Siapakah yang berkuasa dan bertanggung jawab di kawasan tersebut?" Kalau melihat faktanya, tentu yang berkuasa adalah penguasa-penguasa jalanan yang mengaku-ngaku sebagai penguasa atau lebih parah lagi, penguasa yang mengaku-ngaku sebagai awak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Revitalisasi yang menuju pada devitalisasikah ini?

Menyalahi aturan yang sudah disepakati. Itulah kata kunci yang dipegang Pemprov DKI untuk mengevaluasi ulang kegiatan Wisata Malam, khususnya kuliner. Pasalnya, Wisata Malam yang dibikin Paguyuban Kota Tua Sektor Fatahillah dan Kalibesar itu hanya berkutat di urusan pedagang kaki lima (PKL) yang diberi tenda. Tendanya pun jelas-jelas memperlihatkan sponsor utama, sebuah minuman ringan asal negeri Paman Obama.

Deretan tenda warna merah, kini ditambah tenda warna hijau putih dari sponsor teh yang "fresh", menyambut pengunjung Taman Fatahillah. Sepanjang Jalan Pintu Besar Utara sudah mulai dipenuhi tenda. Semula hanya sampai depan gedung Virgin, kini sudah di muka pintu masuk Museum Wayang. Harusnya lahan warung-warung tenda berhenti pada Virgin.

Kesepakatan lain yang dilanggar adalah jam buka tutup. Menurut Haryanto, Kabag Perekonomian Kantor Walikota Jakarta Barat, jam buka Senin-Kamis adalah pukul 16.00. "Sampai pk 2400. Kalau Jumat-Minggu mulai pk 10-pk 2400. Tapi kenyataannya jam buka tidak sesuai perjanjian," tandasnya kepada Warta Kota Senin (24/5).

Selain itu, tenda yang digunakan juga harusnya bukan tenda yang kemudian dipasang seperti permanen tapi harus bongkar pasang. Dari pantauan Warta Kota, warung tenda itu memang bisa dibilang buka seenak pedagang saja. Yang jelas, sejak pk 1300 bahkan pk 11.00 warung tenda sudah buka. Usai berdagang, tenda-tenda itupun dibiarkan di tempatnya dan tidak dibongkar.

Pedagang warung tenda harus membayar uang sewa Rp 2,5 juta/bulan/tenda. Semua uang ini diurus Paguyuban. Pihak Walikota Jakart Barat maupun museum di sekitarnya dan UPT Kota Tua mengaku tak tau menahu soal uang. "Kita bayar ke gedung itu (sambil menunjuk ke gedung Kertaniaga), bukan ke orang pemda atau UPT," ujar salah satu pedagang yang diamini pedagang lain.

Dengan adanya uang sewa yang tinggi itu, pedagang ternyata kewalahan juga. Karena PKL tanpa tenda juga berserakan di sana dengan harga yang relatif lebih murah.

Perihal kesepakatan yang dilanggar itu diakui oleh Lurah Pinangsia, Sumanta; Kepala Museum Sejarah Jakarta, Rafael Nadapdap; dan pihak UPT Kota Tua. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Arie Budhiman, beberapa waktu lalu juga menyatakan hal senada. "Kita sudah kirim surat ke Walikota (Jaklarta Barat) supaya warung-warung tenda itu dievaluasi," ujarnya.

Haryanto menjelaskan, hasil rapat dengan pihak Paguyuban dan Walikota Jakarta Barat sudah memutuskan, akan mengevaluasi keberadaan warung tenda tersebut. "Tgl 8 Juni habis kontraknya dan kita gak perpanjang lagi. Kita akan adakan lagi tapi bisa saja tidak dengan Paguyuban. Yang jelas bentuknya tidak seperti itu lagi," katanya.

Ia juga tidak menampik ketika ditanya soal menghidupkan Kalibesar untuk wisata malam. Karena memang rencana awal Walikota Jakarta Barat, Joko Ramadhan, adalah menghidupkan kawasan selain Taman Fatahillah.

Sementara itu Robert Tambunan dari Paguyugan Kota Tua Sektor Taman Fatahillah dan Kalibesar tidak bisa dihubungi. Pesan pendek Warta Kota juga belum dijawab.

About this blog

About Me

Foto Saya
Bagus Alfiyanto
Mahasiswa yang ga mau repot
Lihat profil lengkapku

Followers

Powered By Blogger

Archive blog